MALUKUnews, Jakarta: Fraksi PKS DPR RI menggelar Fokus Groug Discussion (FGD) di Gedung DPR senayan. Dalam kegiatan tersebut, Fraksi PKS menilai, rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dengan skema automatic tariff adjustmen dinilai tidak tepat.

“Penentuan tarif listrik pada 2020 dengan menggunakan skema automatic tariff adjustment harusnya mengalami penurunan. Bukan malah naik,” tegas Mulyanto, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Inbang dalam sambutannya.

Dia menguraikan, faktor-faktor yang mempengaruhi naiknya automatic tariff adjustmen tidak terpenuhi. Sehingga rencana pemerintah untuk menaikan TDL, kata dia, perlu ditinjau kembali.

“Pemerintah harus meninjau ulang, karena syarat TDL naik tidak terpenuhi. Dari empat faktor penentu tarif adjustment, terlihat ICP dan kurs rupiah cenderung naik dari sebelumnya sedangkan harga batu bara menunjukkan hal sebaliknya. Sementara inflasi relatif stagnan,” urainya.

Sementara itu, Wakil Ketua FPKS Bidang Inbang menginatkan pemerintah untuk berhati-hati dengan kebijakan menaikan TDL. Menurutnya,kebijakan kenaikan tarif listrik berpotensi memicu lajunya inflasi nasional.

“Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, kebijakan kenaikan tarif listrik yang bakal diterapkan akan mendorong kenaikan laju inflasi nasional. Dampak turunannya, pertumbuhan ekonomi melambat, harga bahan – bahan pokok akan tergerak naik, dan pada saat yang sama, kemampuan dan daya beli masyarakat juga akan menurun,” kata Mulyanto.

Selain itu, Mulyanto yang juga komisi VII DPR RI meminta Pemerintah untuk memperbaiki database masyarakat miskin dan tidak mampu agar mendapatkan haknya terhadap akses energi.

“Belum tentu pelanggan listrik 900 VA yang termasuk kategori rumah tangga mampu (RTM) ini benar-benar tidak layak mendapatkan subsidi, karena di lapangan banyak ditemui mereka yang termasuk RTM juga masyarakat yang benar-benar miskin,” ungkapnya.

Fraksi PKS menekankan kerjasama antara Kementerian ESDM dan PLN dengan berbagai pihak terutama Kemensos dan juga BPS perlu diperkuat agar akurasi data yang tinggi dapat dicapai.

Selain itu FGD tersebut dilakukan dengan harapan ada argumen yang rasional terkait rencana pemerintah akan menyesuaikan tarif listrik dalam skema automatic dalam Tarif adjusmennya, dimana tahun ini pemerintah mengeluarkan Permen ESDM No 19 / 2019 yang isinya pemberlakuan tarif adjusment mulai 1 januati 2020 dengan menambah 1 faktor baru harga patokan batubara. (Red)