MALUKUnews, Ambon: Pasca dihilangkannya Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara (GBHN) dalam perubahan UUD 1945 pada tahun 1999-2002 lalu, telah membuat sistim Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) sedkit bergeser.

Akibat penghilangan GBHN itu telah membuat sistem SPPN yang dilegalisasi melalui UU 25/2004, dengan konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan tahunan Remcana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) untuk tingkat pusat dan daerah.

“ Akan tetapi kesemua dokumen tersebut belum memenuhi kriteria sebagai Haluan Negara, melainkan hanya merupakan Haluan Pemerintahan/Eksekutif,” ujar Anggota MPR RI, Hendrik Lewerissa, SH, L.LM dalam acara Dengar Pendapat Masyarakat (DPM) di Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), tanggal 29 Nopember 2020 lalu.

Dalam rillis yang diterima Malukunews.co, Rabu (02/12), sore, mengungkapkan, RPJM Nasional yang disusun Presiden berdasarkan visi dan misinya, kata Lewerissa, hanya bersifat executive centris yang mengikat dan mengatur bidang eksekutif itu sendiri.

RPJM ini lanjut Lewerissa, tidak mengatur dan mengikat lembaga di luar Presiden, karena karena dalamnya tidak dirumuskan pokok-pokok kebijakan lembaga negara lainnya. “ Akibatnya rencana kebijakan masing-masing lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 tidak memiliki satu keterhubungan dan arah kebijakan berdiri sendiri-sendir,” ujar Lewerissa Anggota MPR dari Dapil Maluku ini. (Qin)