MALUKUnews, Jaakrta: Jelang menghadapi proses sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2020 (PHP) pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Finalisasi Pemberian Keterangan Tertulis melalui Zoom, Sabtu (23/01/2020).

Ketua dan empat Anggota Bawaslu yang hadir mengikuti Rakornas ini memiliki pandangan yang sama dalam menghadapi sidang PHP di MK nanti. Mochamad Afifuddin selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi meminta jajaran Bawaslu daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memberikan keterangan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

“Saya minta jajaran Bawaslu daerah yang nanti diminta hadir dalam sidang untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya karena akan menjadi pertimbangan hakim MK. Kita mungkin boleh salah tetapi tidak boleh berbohong,” pinta Afif.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo cukup bangga karena setiap PHPU atau PHP pilkada lembaga Bawaslu sangat diperhitungkan. Keterangan tertulis yang disampaikan menjadi tolak ukur MK dalam menilai dan membuat putusan akhir.

“Kita harus bangga karena lembaga kita terus diperhitungkan dari awal sampai akhir. Sampaikan keterangan yang sejujur jujurnya. Lembaga Bawaslu menjadi sorotan publik karena selalu menjadi pertimbangan hakim MK dalam memberikan keterangan dalam sidang,” ungkap Dewi.

Selain itu, dia juga meminta jajaran Bawaslu daerah yang nanti diminta hadir oleh hakim MK untuk memahami persoalan sidang. Menurutnya, jika telah memahami apa pokok persoalan yang digugat ke MK, maka langkah selanjutnya membeberkan data fakta yang diminta.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Rahmat Bagja menilai Bawaslu daerah memiliki peranan penting dalam menjaga keberlanjutan lembaga Bawaslu pada proses sidang PHP di MK nanti. Dengan demikian menjadi penting jajaran Bawaslu daerah memberikan keterangan tertulis kepada hakim MK berdasarkan fakta di lapangan.

Bagja juga menyebutkan Bawaslu daerah yang telah mengawal pilkada 2020 telah bertugas dengan baik. Namun, kata dia, tugas ini belum usai karena masih ada PHP di MK.

Alumnus ilmu hukum Universitas Indonesia ini menyatakan Ketua dan Anggota Bawaslu RI hanya melakukan pendampingan saja. Bola panas terkait keterangan tertulis tetap di emban Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. “Kami di RI hanya pendampingan, dan semoga jajaran Bawaslu daerah dapat menuntaskan sidang di MK nanti dengan baik,” ujar dia.

Sementara Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Fritz Edward Siregar menegaskan bahwa yang bisa hadir ke ruang sidang PHP pilkada di MK yaitu yang telah mendapatkan izin berupa surat tugas dari Bawaslu RI. Dirinya meminta bagi jajaran Bawaslu daerah yang tidak memiliki surat tugas menghadiri sidang untuk tidak memaksakan diri.

Di sidang MK, sambung Fritz, dibutuhkan juga kerja keras dan mental dalam memberikan keterangan tertulis yang nantinya dijadikan pertimbangan hakim MK. “Selain harus memahami alur pembahasan persidangan, jajaran Bawaslu daerah juga saya minta menyampaikan keterangan tertulis sesuai fakta yang terjadi, jangan sampai timbul opini atau kata orang lain,” jelas dia.

Ketua Bawaslu Abhan turut memberikan semangat kepada jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang akan dihadirkan di sidang MK. Abhan menilai jajarannya di daerah mampu menjaga marwah lembaga dengan menyajikan data fakta yang sebenarnya. Sebagai informasi, sidang PHP pilkada akan dimulai pada tanggal 26 hingga 29 Januari 2021 dengan agenda sidang pendahuluan. Kemudian pada tanggal 1 hingga 11 Februari 2021 sidang pemeriksaan. (bawaslu.go.id)