MALUKUnews.co, Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal bernasib sama dengan Partai Demokrat ?. Pasalnya, PKB pimpinan Muhaimin Iskandar saat ini sedang menghadapi guncangan dari internal partainya sendiri.

Juru Bicara putri Presiden keempat RI Abdurrahmad Wahid Yenny Wahid, Imron Rosyadi Hamid, menilai kondisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menunjukkan watak oligarkis dan sarat nepotisme. Hal itu ia katakan untuk merespons dinamika renvana Mukhtamar Luar Biasa (MLB) PKB yang diinisiasi para mantan pengurus daerah PKB.

"Mbak Yenny sudah mendengar berita-berita menyangkut dinamika internal PKB pasca dilangsungkannya Muscab serentak Tahun 2021 yang menimbulkan ketidakpuasan pengurus daerah," kata Imron dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (15/4).

"Dalam pandangan kami, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarkis dan nepotisme yang tidak sehat bagi pengembangan demokrasi," lanjutnya.

Imron lantas mengetuk kesadaran semua pihak, termasuk internal DPP PKB sendiri untuk mengingatkan Cak Imin agar kembali pada semangat dan sejarah berdirinya PKB.

Dia juga menyingung masa lalu Cak Imin saat memperlakukan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dalam konflik PKB silam, masih terus diingat warga NU.

"Gus Dur tidak sekadar Pendiri PKB, tetapi juga cucu Hadratus Syech Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang seharusnya tidak diperlakukan seperti itu," kata dia.

Imron mengaku khawatir tindakan diam para sesepuh PKB selama ini akan dianggap sebagai upaya perlindungan kepada Cak Imin. Terlebih, Cak Imin memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur sehingga berdampak pada penilaian negatif kalangan akar rumput terhadap para sesepuh.

"Kesadaran kolektif diperlukan agar proses demokrasi di PKB kembali bisa berjalan normal," kata dia.

Sebelumnya beredar wacana para eks ketua-ketua PKB di daerah-daerah untuk menggelar Muktamar Luar Biasa PKB untuk menggantikan Cak Imin. Mereka menilai selama ini Cak Imin banyak melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART) PKB. Selain itu, DPP PKB belakangan ini juga dinilai serampangan menunjuk Ketua dan para pengurus DPW hingga DPC.

CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi beberapa para pengurus DPP PKB untuk meminta konfirmasi terkait kabar tersebut. Namun mereka tak merespons panggilan suara dan pesan singkat yang dikirim hingga berita ini diterbitkan. (MN/cnnindonesia)