MALUKUnews.co, Jakarta: Ketua Bawaslu Abhan meminta kader Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) menjadi pionir di daerah masing-masing dalam menyebarkan virus-virus demokrasi dan merintis gerakan pengawas partisipatif. Hal itu disampaikan saat penutupan SKPP Tingkat Dasar di titik Magelang, Sabtu (9/10/2021).

"Kualitas demokrasi ditentukan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam Pemilu. Sehingga, posisi pengawas partisipatif penting dalam kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia," ujarnya.

Abhan menjelaskan keterlibatan masyarakat bagi Bawaslu tidak hanya menggunakan hak pilih, tapi juga publik mau terlibat mengawasi segala tahapan pemilu agar berjalan LUBER dan JURDIL.

"Dengan bergabungnya masyarakat bergabung menjadi pengawas partisipatif, kejahatan demokrasi seperti isu SARA, politik uang, hoax, disintegrasi, dan ketidakselarasan bisa ditekan dan dicegah bersama-sama," tegasnya.

Selain itu, menurut Abhan pengawas partisipatif dapat membantu Bawaslu dalam melaksanakan fungsinya baik pencegahan dan pengawasan. Dia mencontohkan isu SARA, hoax, dan politik uang tidak bisa diatasi hanya dengan jalur hukum semata, tetapi perlu diberikan pemahaman dan edukasi mengenai bahaya kejahatan tersebut kepada masyarakat.

"Sehingga masyarakat ikut mencegah dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran tersebut," tuturnya.

Dalam kesempatan itu Abhan menyampaikan kepada peserta SKPP, Bawaslu membebaskan kader untuk memilih langkahnya setelah masa pendidikan. Hanya saja, dia berpesan para peserta untuk tetap mengamalkan ilmu yang didapat di SKPP dalam kehidupan sehari-harinya.

"Jika anda ingin menjadi peserta pemilu setelah ini, jadilah peserta pemilu yang jujur dan berfokus pada visi-misi bukan menggunakan kecurangan. Praktekkan ilmu yang anda dapat selama disini," tukas Abhan.

Alasannya kata dia, kader SKPP merupakan model di masyarakat, sehingga jangan sampai ikut terjerumus dalam praktek pelanggaran.

"Pengawas Partisipatif tidak kalah terhormat dengan profesi lainnya termasuk penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU, karena justru dengan banyaknya pengawas partisipatif maka kualitas demokrasi substantif akan terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya," terangnya. (Bawaslu.go.id)

Penulis dan Foto : Yusuf (Humas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah)