MALUKUnews.co, Ambon: Masih ada terjadi tarik menarik jadwal pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 mendatang. Untuk KPU sendiri menginginkan, bahwa pelaksanaan pemilu akan dilakukan pada bulan Februari, sedangkan pemerintah menginginkan pemilu 2024 itu dilaksanakan pada bulan Mei 2024.

Seperti dilansir dari viva.co.id, Jumat (12/11), Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan bahwa sampai dengan saat ini terkait penetapan tanggal Pemilihan umum 2024, belum ada perkembangan. Masih ada dua opsi yakni yang diberikan KPU pada bulan Februari 2024 dan yang diberikan Pemerintah pada bulan Mei 2024.

Bawaslu, saat ini menunggu penyelenggara Pemilu yakni KPU untuk menetapkan tanggal Pemilu. Sebab kewenangan menetapkan tanggal Pemilu ada di tangan Penyelenggara Pemilu.

"Terkait jadwal Pemilu 2024 sampai hari ini betul belum mengerucut masih ada dua opsi yang ditawarkan KPU yang Februari dan pemerintah yang Mei, jadi belum diputuskan. Jadi kami posisi menunggu untuk kapan pembahasan dilakukan kembali," kata Abhan, di Anyer, Serang, Banten Jumat 12 November 2021.

Menurut Abhan, apabila sampai akhir tahun ini belum ada penetapan jadwal pemilu, maka masih dibicarakan lagi di awal tahun depan. Ini menurutnya tidak begitu berpengaruh pada persiapan pemilu.

Abhan kemudian mencoba memaparkan kondisi tahun 2017 sebagai perbandingan. Pemilu 2019, kata Abhan, dimulai dari tahun 2017 April dimana penyelenggara baru terbentuk ada KPU dan Bawaslu .

Menurutnya, pada saat itu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum ada. Jadi, kata Abhan, pada April 2017 penyelenggara Pemilu baru ada KPU dan Bawaslu saja tapi UU yang mau dijadikan dasar pelaksanaan pemilu 2017 itu belum ada.

"Jadi baru ada UU disahkan 15 Agustus 2017, di UU 7 menyebut bahwa tahapan pemilu dilaksanakan setidak-tidaknya 20 bulan karena sepakat bahwa pelaksanaan pemungutan suara 2017 April 2019 maka jatuh 17 agustus 2017 mulai tahapan," kata Abhan. (Mar)