MALUKUnews.co: Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan tidak ada negara di dunia ini yang melakukan pengawasan partisipatif pemilu sebagaimana yang dilakukan Bawaslu. Hal ini dungkapkannya dalam acara Foccus Group Discussion (FGD) Penyusunan Standar Pelaksanaan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Jakarta, Jumat (5/03/2021).

"Saya melihat tidak ada lembaga yang melakukan seperti apa yang kita lakukan yaitu pengawasan partisipatif," cetus Fritz dalam sambutannya.

Menurutnya, tidak ada lembaga yang melakukan kegiatan langsung kepada masyarakat, mengajak langsung masyarakat, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dan mengajak masyarakat untuk tidak apatis terhadap proses demokrasi.

"Kita harus melihat bahwa inilah sesuatu yang sebenarnya Indonesia bisa berikan kepada dunia, bagaimana konsep pengawasan partisipatif yang dilaksanakan. Ini unit karena dilakukan oleh lembaga negara, ini unit karena menjadi program nasional," papar Fritz.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu ini mengajak dalam forum ini supaya tidak melihat pusat pendidikan pengawasan partisipatif dari sekedar melaksanakan program saja.

"Ini adalah program unit merupakan konsep pengawasan yang terukur, bukan sporadik tapi outputnya bisa terlihat," kata dia.

Sebagai informasi, pembentukan kerangka program untuk berdirinya Pusat Pengawasan Pemilu Partisipatif berdasarkan arahan program RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN menargetkan kesuksesan Partisipasi Politik aktif dari warga negara Indonesia yang dicanangkan sejak tahun 2020.

Dalam acara ini, hadir secara virtual jajaran Bawaslu daerah serta beberapa narasumber, antara lain Sri Eko Budi Wardhani (Akademisi); Erni Andriani (Pegiat Pemilu); Yugha Erlangga (Expert/Penulis); Khoirunnisa agustyasti (Direktur Perludem); dan Nixigo Sasvito (JPPR). (bawaslu.go.id)