MALUKUnews.co, Jakarta: Dua partai politik yang tak bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertemu, Kamis (22/04). Pertemuan diklaim membahas persoalan bangsa dan demokrasi di Indonesia.

Seusai pertemuan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku ada tiga subtansi yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Saat ini yang kita tahu walaupun semakin banyak yang telah divaksin angkanya sudah lebih dari 12 juta tetapi jika dihitung dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia tentunya masih harus kita bekerja keras," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, seperti dilansir dari republika.co.id, Kamis (22/04).

Persoalan kedua yang juga dibahas dalam pertemuan tertutup yang digelar hampir dua jam tersebut, yaitu terkait resesi ekonomi yang juga menjadi dampak utama dari Covid-19. AHY mengatakan masyarakat telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan imbas Covid-19. Ketimpangan dan kemiskinan juga terjadi.

Terakhir, kedua partai juga membahas isu mengenai kondisi demokrasi. AHY menyebut demokrasi di Indonesia saat ini sedang berada di titik yang tidak baik.

"Mudah-mudahan suasana pandemi Covid-19 ini tidak kemudian serta-merta menutup ruang demokrasi yang sehat dan kita berharap justru demokrasi bisa kita tegakkan karena ini juga menjadi pilar utama bagi keberlangsungan dan masa depan bangsa kita," ujarnya.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga mengaku PKS dan Demokrat sepakat mendorong pemerintah agar penanganan Covid-19 berjalan baik. "Mudah-mudahan ini akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk kiranya juga bisa melakukan penanganan kedepan lebih baik sehingga insya Allah akan segera wabah Covid-19 ini segera turun dan terselesaikan," tuturnya.

Selain tiga isu di atas PKS juga menyoroti persoalan penegakan hukum di Indonesia. Syaikhu berharap penegakan hukum berpihak kepada kebenaran. "Bukan berpihak kepada kekuasaan sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran hukum itu tentu harus mendapatkan perlakuan yang adil," tegas Syaikhu.

Pertemuan PKS dengan Demokrat ini menjadi pertemuan kedua PKS dengan parpol lain setelah dipimpin Syaikhu. Sebelumnya, PKS sudah bertemu dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Markas DPP PKS pada pekan lalu.

Saat itu, PKS dan PPP mengakui membuka peluang untuk membangun koalisi partai Islam menghadapi Pemilu 2024. (MN/Republika.co.id)