MALUKUnews, Ambon: DPRD Maluku menganggap Pemerintah Provinsi memandang sebelah mata kehadiran Biro Pengelola Perbatasan atau BPP. Ini terlihat dari keterbatasan anggaran dimiliki oleh biro strategis tersebut.

Bayangkan saja, anggaran dimiliki BPP Provinsi Maluku di tahun 2020 ini hanya sebesar Rp300 juta, sehingga biro ini hanya mampu membuat tiga program dan lima kegiatan.

Padahal, seharusnya biro ini diberi anggaran yang lebih besar, dalam rangka melakukan proses pengawasan dan mengawasi perbatasan, serta daerah-daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).

“Jika kita melihat, masalah perbatasan akhir-akhir ini menjadi masalah yang cukup besar. Nah, di daerah-daerah perbatasan itu, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Nah oleh karena itu, biro pengelola perbatasan ini harus didukung. Bagi Komisi I, kami menganggap bahwa biro ini dipandang sebelah mata oleh Pemprov Maluku selama ini,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno kepada wartawan di Ambon, belum lama ini.

Menurut dia, saat Komisi I DPRD Provinsi Maluku menyampaikan aspirasi ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan Negara (BNPP) di Jakarta beberapa waktu lalu, barulah pihaknya mendapatkan informasi. Jika itu merupakan salah satu program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni, membangun Indonesia dari pinggiran.

“Saya kira, Maluku sebagai provinsi kepulauan yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timur Leste mestinya menyambut kesempatan ini,” ungkapnya.

Dengan program tersebut, menurutnya, BNPP harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah provinsi untuk berjuang membangun daerah-daerah perbatasan yang ada di Maluku dalam bentuk program.

“BNPP sendiri sudah memberikan contoh beberapa program yang nantinya akan dilakukan di daerah-daerah perbatasan,” kata politisi Partai Perindo ini.

Dia kemudian mencontohkan, di Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang saat ini sedang dibangun puskesmas berlantai II yang bisa disejajarkan dengan rumah sakit bertipe C.

Untuk itu, Komisi I meminta Pemprov Maluku memberikan perhatian lebih bagi BPP. Kendati dengan anggaran yang terbatas, Wenno meminta BPP Provinsi Maluku lebih kreatif dalam membuat program dan kegiatan.

“Mereka harus tunjukan kepada Pemprov Maluku dalam hal ini Gubernur dan Sekda, bahwa kehadiran biro ini sangatlah penting, meskipun dengan anggaran yang terbatas. Memang mereka menginginkan agar biro ini ditingkatkan statusnya sebagai badan, agar anggarannya bisa lebih besar. Tapi saya rasa mereka harus lebih kreatif,” tandas Wenno. (sumber: partaiperido.com)