MALUKUnews, Ambon: Anggota Komisi I DPRD Seram Bagian Barat (SBB), Jodis Rumahsoal, menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu Pemilihan Kepala Desa Serentak di SBB yang dinilai menyesatkan.

Pilkades serentak ini akan tetap berjalan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian yang disampikan Rumahsoal dalam rilisnya yang diterima Malukunews.co, Senin (23/12).

Anggota DPRD SBB dari Fraksi (PDI) Perjuangan ini juga mengatakan, Pilkades serentak yang akan dilaksanakan 92 desa di SBB di tahun 2020 mendatang ini, akan di bagi dalam dua tahap. Tahap pertama 51 desa dan tahap kedua 41 desa. “ Kami dari Komisi I sudah menanyakan hal kepada Pemda SBB dan Pemda mengiayakan Pilkades serentak itu akan di mulai pada tahun 2020 mendatang,” ujar Rumahsoal.

Pemda SBB saat itu menyampaikan, kata Rumahsoal, Pilkades serentak di seluruh desa tahun 2020 ini merupakan hak mutlak seluruh desa dalam mengisi kekosongan jabatan kepala desa itu. “ Karena sudah sepuluh tahun lebih ini semua desa di SBB dipimpin oleh seorang penjabat/carateker,” ujarnya.

Rumahsoal menambahkan, ia bersama teman-temannya di DPRD juga tetap mendorong, bahwa dalam waktu dekat ini bersama Pemda akan menetapkan Perda Adat. Hal hal ini dimaksudkan, kata Rumahsoal, agar negeri- negeri adat bisa mendapatkan perlakuan yang adil sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang ada. (Mar)