MALUKUnews, Ambon: Berkas mantan Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten SBB, DJ Kaisupy dan bendaharanya Zamrud Tatuhey, tersangka kasus korupsi dana Bansos tahun 2011 senilai Rp 11.632.114.743 telah dirampungkan penyidik Kejati Maluku.

Jika hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Ma­luku sudah diserahkan, secepatnya berkas kedua tersangka dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

“Memang kita masih menunggu hasil audit dari BPKP dan sambil menunggu hasil audit tersebut, jaksa merampungkan berkasnya,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia, kepada Siwalima, di ruang kerjanya, Selasa (16/12).

Palapia berharap BPKP bisa secepatnya menuntaskan proses audit sehingga kasus ini bisa segera dilimpahkan ke penuntutan.

“Kalau hasil auditnya sudah selesai maka kasus ini bisa secepat­nya dilimpahkan ke penuntutan untuk kemudian dilimpahkan pula ke pengadilan untuk disidangkan,” katanya.

Kaisupy dan Tatuhey telah dita­han di Rutan Klas IIA Ambon, Kamis (11/12). Sebelum ditahan, Tatuhey diperiksa dari pukul 10.00 hingga 12.00 WIT, didampingi penasehat hukumnya, Anthony Hatane.

Selanjutnya pukul 15.00 WIT ia dibawa ke rutan dengan menggunakan mobil tahanan Kejati Maluku bernomor polisi DE 8241 AM.

Sementara Kaisupy ditahan sekitar pukul 14.00 WIT. Ia juga didampingi PH, Anthony Hatane.

Penahanan Kaisupy sekaligus eksekusi yang bersangkutan dalam kasus korupsi dana aparatur pemerintah desa (pemdes).

Dana Bansos dialokasikan dalam APBD Kabupaten SBB tahun 2011 senilai Rp 11.632. 114.743. Penggu­naannya di­duga tak sesuai per­untukannya.

Untuk diketahui, eks Kadis PPKAD Kabupaten SBB, DJ Kai­supy sebelumnya divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon dengan hukuman 2,6 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim, yang terdiri dari Hengky Hendrajaja selaku hakim ketua, didampingi hakim anggota Abadi dan Hery Liliantono dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (4/11).

Majelis hakim menyatakan, ter­dakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah korupsi dana tunjangan aparatur pemerintah desa (pemdes) SBB tahun 2008 yang merugikan negara Rp 1.640.000.000.

Kaisupy tak sendiri. Ia bersama Ketua Lembaga Kepedulian Muslim Maluku (LK-2M), Husni Putuhena terlibat dalam kasus ini.

Putuhena diganjar empat tahun penjara, membayar denda Rp 100 juta subsider satu tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 1.640.000.000,- subsider 1,6 tahun penjara. Atas putusan itu, ia meng­ajukan banding. (Siwalima)