MALUKUnews, Ambon: Mantan Ketua Tim Seleksi KPU Seram Bagian Barat, Sahlan Heluth, S.Pi, M.Si, akan melakukan perlawanan atas keputusan KPU Maluku yang melakukan penjaringan ulang calon anggota KPU SBB mulai dari 20 besar. Menurut Heluth, tim seleksi telah menetapkan 10 calon anggota KPU SBB itu sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun panduan yang telah diberikan oleh KPU Maluku saat itu. Sehingga penetapannya itu diniali sah. Demikian penegasan yang disampaikan Sahlan Heluth kepada media ini, Jumat (28/03), sore.

Menurut Heluth, penjaringan kembali calon KPU SBB mulai dari 20 besar dan akhirnya menetapkan 5 orang komisiuoner itu dianggap inkonstitusional. Heluth menuding anggota KPU Maluku ini tidak paham aturan dan syarakat kepentingan.

Parahnya lagi, menurut Heluth, keputusan untuk memanggil ulang 10 orang yang sudah gugur itu hanya untuk mengakomudir Jems Sahusilawane. Sahusilawane ini pada saat seleksi itu juga dititipkan Bupati SBB namun ditolak Timsel karena dianggap tidak memenuhi syarat, yang salah satunya adalah dari sisi etika. “ Saya curiga keputusan KPU Maluku untuk memanggil 10 orang calon anggota KPU SBB yang sudah gugur itu hanya untuk mengakomudir Sahusilawane yang merupakan titipan dari Bupati SBB itu. Alasannya sederhana yakni dari 10 orang yang dites ulang itu hanya Sahusilawane sendiri saja yang diakomudir untuk masuk menjadi calon anggota KPU SBB,” ujar Heluth sedikit curiga.

Lanjut Heluth, keputusan KPU Maluku untuk memanggil 10 orang yang sudah gugur itu, sebelumnya tidak pernah dipanggil tim seleksi untuk masalah klarifikasi. “Mereka senaknya saja mengambil keputusan yang dianggap inkonstitusional itu,” katanya.

“ Memang saya pernah disuruh Ketua KPU Musa Toekan dan La-Alwi untuk membuat surat, yang isinya, bahwa keputusan Timsel menetapkan 10 orang untuk mengikiti fit end propertes itu adalah sah dan siap dipertanggungjawabkan dan itu saya sudah lakukan. Namun tiba-tiba dibalik itu mereka melanggar surat penyataan yang sudah dibuat Timsel itu dan mereka menjaring ulang mulai 20 besar tanpa sepengetahuan kami,” ujar Heluth yang juga adalah seorang jurnalis ini.

Ketua KPU Maluku, Musa Toekan, dalam penyataannya mengatakan, dari 10 nama calon anggota KPU SBB yang disampaikan oleh Timsel itu lima di antaranya bemasalah tekait surat kependudukan dan DPT. Padahal mereka benar-benar memiliki KTP yang disertai dengan NIK. “ Saya sudah sampaikan mereka itu memiliki KTP resmi di SBB tapi Musa Toekan tetap menolak. Kalau memang betul bermasalah kan bisa saja diambil 5 orang sisanya itu, bukan sebaliknya memanggil ulang 10 orang yang sudah gugur itu hanya untuk mau mengakomudir titipan bupati itu saja.

Heluth pun kesal, kalau tindakan KPU Maluku seperti ini, kenapa harus dibentuk lagi Tim seleksi, biar mereka sendiri saja yang seleksi dari awal. “ Keputusan KPU Maluku ini harus diuji, saya akan mengadukan masalah ini ke DKPP, namun jika sudah ada pelantikan maka juga harus digugat lewat PTUN atas keputusan KPU Maluku yang dinilai cacat itu,” tegas Heluth. (Qin)