MALUKUnews, Ambon: Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Mansur Tuharea, mulai tidak konsen lagi dengan tugasnya sehari-hari. Ia lebih banyak melakukan manuver politik dengan mendatangi perkampungan di SBB. Sikap Tuharea ini mulai dikecam berbagai pihak karena telah mengabaikan tugas pokoknya untuk menata birokrasi.

Menurut salah satu sumber yang minta namanya tidak dipublikasikan kepada Malukunews.co, Selasa (10/09), mengatakan, Tuharea kini intens melakukan blusukan ke beberapa desa dan dusun di wilayah Kecamatan Huamual dan Huamual Belakang. “ Informasi blusukan Sekda yang kami dengar dari masyarakat ini mulai santer diperbincangkan warga,” kata sumber itu.

Dalam kunjungan Sekda ke beberapa desa dan dusun itu, ia telah meminta dukungan masyarakat setempat untuk mendukung beliau maju berkompetisi di Pilkada Bupati SBB tahun 2016 mendatang. Sesungguhnya manuver politik ini tidak boleh dilakukan oleh seorang Sekda, mengingat jabatan Sekda adalah jabatan karier di birokrasi. Sekda juga dilarang keras untuk melakukan praktek politik praktis karna bertentangan dengan peraturan pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)dan dapat dikenai sanksi sampai pada tingkat sanksi pemecatan.

Pilkada SBB masih lama, jadi Tuaharea sebaiknya jangan membuat suhu politik di SBB menjadi panas. Rakyat kini masih mau melihat dan merasakan berbagai progress di bawah kepemimpinan pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Jacobus F. Puttileihalat dan Drs. Hi. Muhamad Husni dalam merealisasikan visi dan misi mereka pada saat berkampanye di Pilkada SBB tahun 2011 silam.

Agar tetap menjaga kondisi politik di SBB, lanjut sumber itu, maka Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan Bupati Seram Bagian Barat Jacobus F. Puttileihalat diminta segera menegur Sekda SBB itu. Karena atas sikapnya itu telah bertentangan dengan konstitusi yang berlaku. Apabila Pak Gubernur dan Pak Bupati tidak memberikan teguran keras, maka kami akan melaporkan hal ini ke Menteri dalam Negeri karna sudah jelas apa yang dilakukan Sekda yang melanggar aturan.

“ Kalau pak Sekda mau maju calon Bupati nanti pada saatnya, tapi jangan manuver dari sekarang karena sangat berdampak pada pelayanan publik, karna jabatan Sekda itu bukan jabatan politik. Kami telah saling mengingatkan kepada sesama warga SBB apabila ada pejabat karier di lingkup birokrasi Pemerintahan Seram Bagian Barat yang melakukan blusukan terkait politik supaya direkap materi pembicaraannya, sehingga bisa dilaporkan dengan memiliki bukti yang kuat,,” ucap sumber itu dengan tegasnya. (HU)