MALUKUnews, Ambon: Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dari Partai Demokrat, Wellem Puttileihalat segera dieksekusi jaksa. Ia divonis Pengadilan Tipikor Ambon dua tahun penjara dalam kasus kasus korupsi dana rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) Pulau Kassa tahun 2007 yang merugikan negara Rp 700 juta.

Baik Puttileihalat maupun jaksa tak melakukan upaya hukum banding, sehingga putusan Pengadilan Tipikor Ambon dianggap inkrah.

“Pengadilan sudah memvonis yang bersangkutan dua tahun penjara dan karena tidak ada proses banding baik dari terpidana maupun jaksa sendiri, sehingga dalam waktu dekat akan segera dilakukan eksekusi,” ujar Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Senin (5/1).

Selain divonis dua tahun penjara, Pengadilan Tipikor Ambon juga menghukum Puttileihalat membayar denda sebesar Rp50 juta subsider dua bulan kurungan dan memerintahkan yang bersangkutan tetap berada dalam tahanan.

Puttileihalat tidak dikenakan hukuman membayar uang pengganti karena sejak awal penyidikan, jaksa telah menyita uang tunai sebesar Rp 250 juta, kemudian yang bersangkutan kembali menyetor Rp 67 juta ke jaksa.

Majelis hakim juga memerintahkan kelebihan dana yang telah disetor kepada jaksa untuk dikembalikan kepada yang bersangkutan sebesar Rp 67 juta, sebab nilainya sudah melebihi total kerugian negara dalam kasus tersebut.

Putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU Rita Akolo yang meminta terdakwa dijatuhi hukum tiga tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 3 junto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaiman diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.

Untuk diketahui pada tahun 2007, Dinas Kehutanan Kabupaten SBB mendapatkan alokasi dana dari DAU sebesar Rp 1 milyar untuk proyek RHL konservasi Pulau Kassa.

Proses tender proyek ini awalnya dimenangkan CV. Adma Pratama milik La Mani, namun diserahkan kepada terdakwa menangani pembuatan dua sumur dangkal senilai Rp236 juta.

Sedangkan pengadaan 7.800 bibit anakan kelapa, 40.800 anakan ketapang dan 5.000 lebih anakan pohon kasuari, ribuan anakan beringin putih, serta 36 ribu ton pupuk kandangan ditangani Frangky, Said Kasturian serta Max Kermite.

Ternyata terdakwa memanfaatkan dua sumur dangkal yang sudah ada untuk diperbaiki dan menghabiskan dana Rp41 juta sedangkan nilai kontraknya Rp 236 juta.

Sampai berakhirnya masa kerja sesuai kontrak selama 45 hari, proyeknya tidak selesai dan banyak bibit anakan yang fiktif sehingga menimbulkan kerugian negara Rp700 juta lebih. (Siwalima)