MALUKUnews, Ambon: Dalam kurun tahun 2014 ini terhitung lima kabupaten/kota di Maluku sudah angkat bicara untuk memekarkan separuh wilayahnya menjadi daerah otonom. Lima kabupaten tersebut diantaranya, Kabupaten Buru yang rencananya akan memekarkan dua daerah otonom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) juga direncanakan akan memekarkan dua kabupaten otonom, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng)pun demikian akan memekarkan dua wilayah otonom baru, SBB hanya satu daerah otonom dan MBD yang masih menunggu jawaban pemerintah pusat terkait pemekaran kabupaten pulau-pulau terselatan.

Namun hingga saat ini, pihak pemerintah Provinsi Maluku belum juga meresponi hal pemekaran tersebut. Dilain sisi, Gubernur Maluku Ir Said Assagaff dalam forum pertemuan bersama Bupati Buru dan Buru Selatan belum lama ini di Kantor Gubernur Maluku dalam rangka pembahasan tapal batas wilayah administrasinya itu langsung menyatakan sikapnya untuk mendukung pemekaran wilayah Kabupaten Buru menjadi dua wilayah otonom yakni Kabupaten Waeapo dan Kota Madya Namlea.

Belum diresponnya pemekaran wilayah baru di Maluku lantaran masih ada pro-kontra dalam wilayah itu sendiri sehingga pemerintah daerah belum bisa mengambil peranannya.

Pengamat administrasi dan pembangunan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Edison Waas kepada koran ini mengatakan harusnya pihak pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya akan dimekarkan itu bersama-sama masyarakat dan tokoh adat duduk bersama dan membahas hal itu sehingga dikemudian hari tidak terjadi kontra dalam pengajuannya.

"Harusnya mereka sebelum berkeinginan memekarkan wilayahnya harus diduduk bersama lantas membicarakan hal itu sehingga tidak terjadi perdebatan dikemudian hari."jelas Waas. Dia juga menyarankan pemerintah provinsi untuk jelih terhadap seluruh laporan kajian dan masukan yang nantinya dimasukkan oleh pihak kabupaten. (Eda)