MALUKUnews.co, Jakarta: Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Maluku Energi Abadi, Musalam Latuconsina mengatakan pihaknya tengah memasuki tahapan ketujuh untuk mendapatkan hak partisipasi sebesar 10 persen dalam proyek Lapangan Abadi Masela.

Perusahaan daerah yang 99 persen sahamnya digenggam oleh Pemerintah Provinsi Maluku telah menuntaskan tahapan keenam yakni menerima surat penawaran dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Masela yakni Inpex Masela dan telah mengembalikan dokumen minat dan kesanggupannya.

Dengan hak partisipasi 10 persen, kata Musalam, maka pihaknya bakal menanggung 10 persen dari total biaya investasi pengembangan Blok Masela yang ditaksir 20 miliar dolar AS atau hampir sekitar Rp 300 triliun.

“Untuk investasi pembangunan konstruksi 5 tahun ke depan pada 2023–2028 kurang lebih berkisar Rp 300 triliun jadi kalau memang PI (participating interest) 10 persen ada beban yang dibebankan kepada Provinsi Maluku Rp 30 triliun,” kata Musalam, Kamis (01/04).

Lebih lanjut, Musalam menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 dilaksanakan melalui skema kerja sama melalui pembiayaan oleh kontraktor dan pengembalian pembiayaan diambil dari bagian BUMD/perusda dari hasil daerah, tanpa dikenakan bunga, dapat dikembalikan setiap tahunnya secara kelaziman bisnis dan jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

Dia mengatakan, nantinya Maluku Energy Abadi sebagai BUMD yang dipilih akan tetap ikut memonitor perkembangan proyek agar porsi sebesar 10 persen itu bisa didapatkan. Untuk saat ini, BUMD itu akan melakukan pembukaan data dengan Inpex untuk mengevaluasi lebih lanjut proyek Blok Masela.

“Kita proses PI sedang masuk tahap ketujuh di situ mereka harus buka data kepada kami kita ada due diligence di situ kita punya waktu 6 bulan ke depan dari segala aspek, hukum, finance, subsurface kita sama-sama lakukan evaluasi,” jelas Musalam.

Dalam perkembangan yang lain, Maluku Energy Abadi juga tengah mengurus hak partisipasi dua wilayah kerja lainnya yaitu WK Bula dan WK Seram Non Bula yang dikelola oleh Citic Seram dan Kalrez Petroleum. Pihaknya tengah menghitung jumlah investasi yang akan dikucurkan untuk kedua WK tersebut karena sudah beroperasi sejak 2019.

“Untuk Bula dan Non Bula PI 10 persen kalau selesai kita bisa hitung mulai 2019 sampai seterusnya karena 2 WK sudah berproduksi jadi mekanismenya ditalangi dulu,” tutur Musalam. (MN/republika.co.id)