MALUKUnews, Ambon: Dalam Rakernas F-PKS seluruh Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Rabu, malam, Fraksi PKS DPRD Maluku denagan suara lantang mengusulkan kepada Fraksi PKS DPR RI untuk memperjuangkan RUU provinsi Kepulauan supaya masuk dalam Prolegnas.

“ Alhamdulillah Sekretaris F-PKS Ibu Ledia Hanifah yang juga adalah anggota Baleg DPR RI memastikan kepada kami, bahwa RUU Provinsi Kepulauan itu sudah disetujui Baleg untuk masuk dalam Prolegnas,” demikian yang disampaikan Ketua DPW PKS Maluku, Abdullah Asis Sangkala via WhatsAppnya kepada Malukunews.co, Kamis (05/12), pagi.

Sangkala yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, di arena Rakernas itu, juga meminta dukangan dari DPR RI, terutama F-PKS dan seluruh Anggota DPR RI asal PKS dari tujuh Prov Kepulauan supaya mengawal RUU ini sehingga bisa disetujui menjadi UU Provinsi Kepulauan.

" Hanya ini harapan kita untuk menjadi provinsi pepulauan, terutaman kita dari provinsi Maluku, guna meningkatakan kemampuan fiskal/keuangannya. Karena luas wilayah laut dihitung sama dengan menghitung luas wilayah darat suatu daerah, untuk menetukan besarnya Dana Aloksi Umum,” ujar Sangkala.

Sementara itu, seperti dilaporkan Malukunews.co, sebelumnya, bahwa RUU Provinsi Kepuluan ini sudah disetujui masuk dalam Prolegnas pada sidang Badan Legeslasi DPR RI yang berakhir, Kamis (05/12), pagi dini hari. Hanya saja RUU Provinsi Kepualuan itu berganti nama menjadi RUU Daerah Kepulauan.

Sangkala juga mengatakan, dalam sidang Baleg itu, F-PKS DPR RI juga mengusulkan dua RUU prioritas untuk masuk dalam Prolegnas, yaitu, terkait RUU Kewirausahaan Nasional. RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol-Simbol Keagamaan. “ Ibu Sekretaris F-PKS DPR RI, Ledia Hanifah mengatakan itu kepada kami, bahwa setiap Fraksi mendapatkan jatah dua RUU untuk masuk Prolegnas,” ujar pria yang murah senyum ini. (Cok)