MALUKUnews, Ambon: Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Maluku, rame-rame menuju Jakarta dalam rangka menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat kepada sejumah kementerian di Jakarta.

Salah satu yang ditemui Komisi I ini adalah Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Negara. Yakni, salah satu badan yang berada langsung dibawa Kemendagri, tetapi koordinasinya langsung ke semua kementerian sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 tahun 2017 untuk wilayah-wilayah perbatasan.

Kedatangan Komisi I DPRD Maluku ini diterima oleh Deputi Infrastruktur Perbatasan, Huda, Rabu (04/12).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra, S.Pi, M.Si, dalam pesan singaktnya via WhatsApp kepada Malukunews.co, Kamis (05/12), mengatakan, dalam pertemuan itu, sejumlah aspirasi yang disampaikan, yakni terkait perlunya perhatian pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Pembangunan infrastruktur perbatasan itu, kata Rumra, seeprti infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan, listrik, ketersediaan akses akses internet, tranportasi laut antar pulau serta pembangunan ekonomi masyakat di wilayah perbatasan. “ Kami dari komisi I DPRD Maluku berharap supaya aspirasi masyarakat Maluku ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, sehingga wilayah-wilayah perbatasan itu juga bisa maju,” ujar Rumra yang juga dari Fraksi PKS ini. (Qin)