MALUKUnews, Ambon: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan dari pemerintah pusat tentunya masih menjadi masalah yang urgent bagi setiap daerah yang berada pada naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sama halnya dengan yang dipermasalahkan oleh DPRD Kota Tual dalam penyampaian aspirasi yang dilakukan di DPRD Provinsi Maluku, Selasa (03/02).

Ketua DPRD, Fadilah Rahawarin beserta 19 anggota DPRD Kota Tual dalam pertemuan tersebut mengatakan jumlah penduduk Kota Tual sampai tahun 2009 tercatat sebanyak 70.367 orang secara demografi jumlah penduduk tersebut berdasarkan hasil Sensus Penduduk pada pertengahan bulan juni 2009 yang tersebar di Kecamatan Dulah Selatan 40.930 jiwa, Kecamatan Dullah Utara sebanyak 16.011 jiwa, Kecamatan Pulau Tayando Tam 6.543 jiwa dan Kecamatan Pulau Kur 5.883 jiwa secara strategis dari sisi penganggaran sangat merugikan baik itu dari DAU,DAK dam DBH yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

"Dari sisi penganggaran baik itu Dana alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil jika melihat angka statis jumlah penduduk di Kota Tual ternyata sangat merugikan karena pembagiannya untuk pembangunan dianggap tidak memihak,"ungkap Rahawarin.

Dikatakan, dengan posisi jumlah penduduk yang telah mencapai angka puluhan ribu itu juga tidak mendukung berbagai sektoral Kota Tual. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah totalan dana APBD Provinsi Maluku yang disalurkan ke Kota Tual itu yang masih sangat minim. Bukan hanya itu, pembangunan berbagai infrastruktur baik jalan dan jembatan maupun pelabuhan dan talud masih sangat diskriminasi lantaran pembangunan yang dilakukan selama ini masih cenderung dilakukan pada wilayah Kota Ambon dan pada Pulau Seram secara keseluruhan.

Selain itu, DPRD Kota Tual secara institusi kelembagaan yang membawahi aspirasi masyarakat menilai soal rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sistem passing great yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga banyak merugikan putera daerah suatu wilayahn itu.

Rahawarin menambahkan, bukan hanya dari sektor pemberdayaan SDM dan penganggaran dan pembangunan infrastruktur yang mendiskriminasi Kota Tual, namun dari sisi perikanan, pertanian dan pariwisata juga masih jauh dari sentuhan pemerintah provinsi sehingga pihaknya sangat berharap pemerintah provinsi selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat bisa menyentuh dan menambahkan anggaran pembangunan bagi Kota Tual itu. (Eda)