MALUKUnews, Ambon: Mahmud Muhammad Tamher mengancam akan mendirikan kantor Walikota Tual tandingan karena merasa belum dinonaktifkan dari jabatan Walikota Tual oleh Mendagri.

Kendati Tamher tetap mengaku masih men­jabat Walikota Tual. Namun kenyataannya ia telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Walikota Tual oleh Mendagri Tjahjo Kumolo sesuai SK Nomor 131.81-4742 tahun 2014 tertanggal 19 De­sember 2014. Begitu juga Adam Rahayaan diberhentikan dari jabatan Wakil Walikota Tual sesuai SK Mendagri Nomor 132.81-4743 tahun 2014 tertanggal 19 De­sember 2014.

Presiden melalui Mendagri telah menetapkan Semuel Risambessy sebagai Caretaker Walikota Tual sebagaimana SK Mendagri Nomor 131.81-4744 tahun 2014 tertanggal 19 Desember tahun 2014.

Tamher bahkan mengaku sam­pai saat ini dirinya maupun Raha­yaan belum menerima SK Men­dagri tersebut. Kepada Siwalima di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (7/1), Tamher mengatakan, bukan hanya SK Mendagri, namun unda­ngan pelantikan Caretaker Wali­kota juga tidak diperolehnya. “Jangankan SK Mendagri, unda­ngan untuk menghadiri pelantikan caretaker juga tidak kita peroleh,” ujarnya.

Akibatnya Tamher mengeaskan sekembali dirinya ke Tual, maka akan langsung membuat kantor walikota tandingan, karena dirinya merasa belum dinonaktifkan atau diberhentikan dari jabatan.

Sementara menyangkut dengan kebijakannya melantik sejumlah pejabat eselon pada Minggu (4/) malam, Tamher dengan entengnya mengatakan, kebijakan yang dila­kukannya tidak menyalahi aturan, sebab dirinya belum diberhentikan dari jabatan walikota atau sebaliknya caretaker belum dilantik menggantikan dirinya.

“Semua SK sebagai pimpinan itu dihitung legal tidaknya jabatan sejak yang bersangkutan dilantik. Sepanjang dalam kurun waktu itu sesorang masih menjabat, ia punya hak. Saya melantik para pejabat sebelum caretaker dilantik menggantikan saya. Itu artinya saya masih punya hak,” katanya.

Tamher menandaskan, pelantikan pejabat yang berlangsung hari minggu juga tidak ada masalah bahkan sebelumnya pihaknya sudah mengusulkan pejabat eselon II yang akan dilantik ke Pemprov. “Pelantikan harus segera dilakukan, karena Pemkot Tual tidak memiliki Sekda definitif akibat sudah pensiun,” ujarnya.

Sementara itu, menyikapi ancaman Tamher untuk membangun kantor walikota tandingan, Gubernur Maluku Said Assagaff kepada Siwalima, melalui SMS, Rabu (7/1) mengaku hal tidak perlu dipolemikan karena semuanya telah tuntas. “Tak perlu dipole­mikan lagi, semuanya sudah tuntas,” ujar Gubernur. (siwalima)